ANGGARAN RUMAH TANGGA POKDARKAMTIBMAS

BAB I : DASAR
Pasal 1 : PEMBUATAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Anggaran Rumah Tangga Pokdarkamtibmas ini dibuat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar Pokdarkamtibmas yang sekaligus penjabarannya.

BAB II : LAMBANG, SERAGAM DAN ATRIBUT
Pasal 2 : LAMBANG
1. Pokdarkamtibmas berlambang sebuah obor yang diapit dua burung merpati bertumpu pada pita yang bertuliskan Sadar Kamtibmas dengan warna dasar hitam merah dan kuning.
2. Unsur dan arti lambang
 a. Pita berlipat yang berwarna merah putih melambangkan Bendera Republik Indonesia sebagai dasar dengan tulisan SADAR KAMTIBMAS.
 b. Tugu dengan tiga tingkat pada ujungnya adalah Lambamg Tribrata, Penegak Keadilan dan Pelindung Masyarakat.
 c. Obor diatas tugu adalah lambang Pendidikan, Penyuluh dan Pembimbing masyarakat.
 c. Dua ekor merpati putih siap terbang dengan sayap terbentang adalah Lambang Ketentraman dan Kedamaian yang dapat membangkitkan kegairahan untuk berkarya dan membangun.
3. Arti keseluruhan 
Sekelompok warga masyarakat dengan suka rela dan penuh tanggung atas kesadaran hak dan kewajiban untuk turut serta menciptakan Kamtibmas di lingkungannya masing-masig diseluruh Indonesia.
Pasal 3 : SERAGAM
1. Pakaian Dinas Harian (PDH), Baju warna Coklat, Celana warna Coklat, dan sepatu warna Hitam.
2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Baju warna Coklat, Celana warna Coklat dan sepatu warna Hitam.
3. Rompi warna Hitam.
4. Kaos warna Coklat.
5. Topi warna Hitam. 
Pasal 4 : ATRIBUT
Atribut Pokdarkamtibmas terdiri dari:
1. Logo Pokdarkamtibmas disebelah kanan.(?)
2. Logo Polda dan Lokasi disebelah kiri. (?)
3. Nama dan callsign.
4. Tulisan Pokdarkamtibmas.

BAB III : KEANGGOTAAN 
Pasal 5 : PERSYRATAN ANGGOTA
1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bertempat tinggal/berdomisili di RT/RW/Desa/Kelurahan setempat.
3. Berkelakuan baik dan tidak sedang proses hukum.
4. Sehat Jasmani dan Rohani.
5. Berusia minimal 17 tahun atau menikah.
6. Memiliki penghasilan.
Pasal 6 : PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
1. Penerimaan Anggota:
  a. Calon Anggota akan diteliti oleh Pengurus dan Babinkamtibmas/Binamitra setempat.
  b. Mengisi formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pengurus Pokdarkamtibmas setempat dengan rangkap 3 (tiga).
2. Pemberhentian Anggota:
    Anggota Pokdarkamtibmas berhenti karena: 
   a. Meninggal Dunia.
   b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
   c. Dicabut Keanggotaannya.
Tata cara penerimaan dan pemberhentian Anggota akan diatur dalam Peraturan Organisasi yang dibuat khusus untuk itu.
BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 7 
1. Setiap Anggota Pokdarkamtibmas berhak untuk: 
   a. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Kapolres setempat.
   b. Berbicara dan mengemukakan pendapat dalam rapat/pertemuan.
   c. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
   d. Memperoleh Perlindungan, Pembelaan, Pelatihan/Pembinaan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatanempunyai hak yang sama, kecuali Hak Suara dalam Musyawarah.
2. Semua Anggota Pokdarkamtibmas berkewajiban untuk:
   a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Organisasi.
   b. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Organisasi.

BAB V : MUSYAWARAH
Pasal 8
Perangkat terdiri dari: 
1. Susunan panitia pelaksana disusun dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tertulis tersendiri.
2. Perangkat persidangan disusun dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tertulis tersendiri.

BAB VI : KEPENGURUSAN
Pasal 9 : PERSYARATAN PENGURUS
Pengurus terpilih Pokdarkamtibmas harus dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Anggota aktif.
3. Mempunyai pengalaman memimpin Organisasi dan berwawasan Nasional.
4. Merakyat dan dikenal dikalangan masyarakat luas.
5. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Pengurus.
Pasal 10 : SUSUNAN PENGURUS
Susunan pengurus Pokdarkamtibmas tingkat Daerah, Resor, Sektor, Sub Sektor sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. Ketua
2. Sekertaris.
3. Bendahara.
4. Monitoring.
5. Humas.
6. Operasional.
7. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Pasal 11 : HAK DAN KEWAJIBAN KETUA
1. Setiap Ketua berhak untuk:
   a. Bertindak untuk dan atas nama Organisasi baik keluar maupun kedalam, mengurus, membina dan mengembangkan Organisasi berdasarkan AD/ART.
   b. Menyampaikan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pembinaan wilayah.
2. Setiap Ketua berkewajiban untuk: 
   a. Memberikan pelayanan kepada kepentingan sesama Anggota.
   b. Membuat laporan secara periodik.
   c. Mengembangkan dan memelihara rasa solidaritas dari Anggota.
   d. Menghadiri undangan/rapat.
   e. Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama masa baktinya.

Pasal 12 : PENGGANTIAN PENGURUS
1. Masa bakti Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pengesahan.
2. Masa bakti Pengurus Resor adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan.
3. Masa bakti Pengurus Sektor dan Sub Sektor adalah 2 (dua) tahun sejak pengesahan.
4. Penggantian Pengurus dapat dilaksanakan sebelum habis masa baktinya, karena:
   a. Yang bersangkutan mengundurkan diri.
   b. Melakukan tindakan yang merugikan Organisasi.
   c. Melakukan tindakan pidana.
   d. Pindah tempat tinggal keluar Wilayah Hukum Polda/Polre/Polsek.
   e. Dipandang tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya.
   f. Meninggal Dunia.
Tata cara penggantian Pengurus diatur dan berdasarkan Peraturan Organisasi yang dibuat khusus untuk itu.
Pasal 13 : JABATAN
1. Jabatan Pengurus pada satu tingkat Kepengurusan tidak dapat dirangkap dengan Jabatan pada tingkat Kepengurusan Pokdarkamtibmas yang lain.
2. Jabatan Ketua dapat dipilih untuk masa 2 (dua) periode berturut-turut.
 BAB VII : KEUANGAN
Pasal 14 : PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN 
1. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi wajib dipertanggung jawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
2. Tata cara memperoleh bantuan-bantuan dan usaha-usaha yang sah serta penggunaannya diatur dalam peraturan Organisasi.
3. Besar uang pangkal dan iuran Anggota ditentukan dalam peraturan Organisasi yang dibuat untuk itu.
4. Semua keuangan dan kekayaan yang dihasilkan melalui usaha-usaha, hasil permohonan bantuan dan Program kegiatan Pokdarkamtibmas adalah milik Organisasi.
BAB VIII : ATURAN PERALIHAN
Pasal 15
1. Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Pengurus Pokdarkamtibmas sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Selama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disempurnakan belum disahkan maka diberlakukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku sebelumnya.
 
BAB IX : PENUTUP
Pasal 16
Anggaran Rumah Tangga ini disusun dan disempurnakan dalam rapat Pengurus lengkap di Wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya pada tanggal 16 Mei 2008.
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dituangkan dalam Peraturan Organisasi Daerah atau Keputusan lainnya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2008. 
Tertanda: 
Ketua sidang : Ngadiman Tejo.
Sekertaris sidang: Agus Dwijanto.
Anggota: A. Wibawa Mufti.


   

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANGGARAN DASAR POKDARKAMTIBMAS

Gambar
PEMBUKAAN  BAB 1 Bahwa kebutuhan HAKIKI Kelompok manusia dalam mepertahankan keberadaannya antara lain adalah kebutuhan akan rasa aman, dan rasa aman ini akan lebih mantap dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh dari berbagai faktor kehidupan secara serasi, selaras dan seimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab 1 Pasal 3 ayat 1c, pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat tetap bertumpu pada sistem Pengamanan Swakarsa dan Kiat Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kamtibmas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1984 oleh Kelompok Masyarakat Peduli Keamanan Lingkungan harus ditingkatkan secara terus-menerus dimana sesuai dengan fungsi Kepolisian Sosiologik harus ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberi tempat hak hidup. Bahwa pada hakekatnya Kelompok Masyarakat yang sadar akan keama...
Baca selengkapnya

Susunan BPH J108 Sukatara.

Susunan Pengurus Pembina : Pak Aiptu Sahari SH dan Pak Lurah Sukabumi Utara. Ketua : Pak Naman Supandi. Wkl Ketua : H Deden, Zaini Yacub, Iyan Sofyan, Agus Rahmad. Sekertaris : Daeng Mulyadi, Khaerudin. Bendahara : H Yusuf. Monitoring/Humas : Zainul, Yudi, Nugraha, Rosario, Abdillah, Wahyu, Hasbiallah. Demikian 86!
Baca selengkapnya